Ragom.id — Program umroh dan wisata rohani Pemerintah Kota Bandar Lampung kembali menjadi sorotan. Selain harga paket yang disebut lebih tinggi dibandingkan penawaran sejumlah biro perjalanan, besaran anggaran yang dialokasikan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) pada 2025 dan 2026 juga dipertanyakan.
Berdasarkan data yang dihimpun, sejumlah pos anggaran yang berkaitan dengan program umroh, wisata rohani, serta kegiatan pendukung perjalanan keagamaan mencapai miliaran rupiah. Pada 2025, anggaran umroh tercatat sekitar Rp23,6 miliar. Selain itu, terdapat anggaran wisata rohani sekitar Rp5 miliar dan pos umroh lainnya sekitar Rp17,5 miliar.
Sementara pada 2026, anggaran wisata rohani tercatat sekitar Rp950 juta. Dalam salah satu pos anggaran senilai sekitar Rp44,8 miliar, tercantum berbagai kegiatan, mulai dari tali asih, wisata rohani, ongkos naik haji, uang petugas haji daerah, belanja event organizer, hingga program umroh.
Terdapat pula anggaran makan dan minum rapat atau nasi kotak sekitar Rp945 juta. Kemudian anggaran souvenir jamaah haji dan pengadaan piala MTQ sekitar Rp410 juta, serta pos wisata rohani lainnya sekitar Rp6,4 miliar.
Besarnya alokasi anggaran tersebut menjadi perhatian di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Program perjalanan keagamaan masih mendapatkan alokasi yang cukup besar sehingga mendorong pertanyaan mengenai efektivitas, manfaat, serta tata kelola program.
Harga Paket Umroh Ikut Dipertanyakan
Selain besaran anggaran, harga paket umroh yang ditetapkan Pemkot Bandar Lampung juga menjadi sorotan.
Informasi yang dihimpun Ragom.id menyebutkan, harga paket umroh pada 2025 berada di kisaran Rp34 juta per peserta. Sementara pada 2026, nilai paket disebut mencapai sekitar Rp38 juta hingga Rp40 juta per peserta.
Nilai tersebut disebut lebih tinggi dibandingkan penawaran sejumlah biro perjalanan yang berada di kisaran Rp28 juta dengan fasilitas yang dinilai relatif lebih baik.
Perbedaan harga tersebut tidak hanya menjadi pertanyaan dari sisi nominal, tetapi juga terkait fasilitas yang diterima jamaah. Dalam informasi yang dihimpun, jamaah dari Bandar Lampung menuju Jakarta untuk keberangkatan umroh disebut menggunakan bus menuju Bandara Soekarno-Hatta.
Sementara sejumlah biro perjalanan menawarkan perjalanan dari Lampung menuju Jakarta menggunakan pesawat dengan harga paket yang lebih rendah.
Fasilitas penginapan juga menjadi perhatian. Hotel yang digunakan disebut berjarak cukup jauh dari lokasi ibadah. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi kenyamanan jamaah selama menjalankan ibadah.
Selain itu, muncul keluhan bahwa dalam kondisi tertentu jamaah tidak sempat mendapatkan sarapan setelah kembali dari salat.
Program Pernah Mendapat Catatan BPK
Sorotan terhadap program umroh juga berkaitan dengan tata kelolanya. Program tersebut sebelumnya diketahui mendapat catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Salah satu hal yang menjadi perhatian berkaitan dengan belum jelasnya regulasi mengenai penerima manfaat program. Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai dasar penentuan penerima, mekanisme seleksi, serta transparansi dan akuntabilitas program yang menggunakan anggaran APBD.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Lampung, Dedy Hermawan, sebelumnya menilai program umroh gratis yang telah berjalan selama dua periode kepemimpinan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Menurut Dedy, evaluasi perlu mencakup implementasi, hasil, manfaat, hingga dampak program bagi masyarakat.
“Kebijakan ini telah berjalan cukup lama. Sekarang sudah memasuki periode kedua kepemimpinan Wali Kota Eva Dwiana, sehingga menjadi momentum yang tepat untuk dilakukan review kebijakan,” kata Dedy pada Rabu, 5 Agustus 2026.
Ia mengatakan, hasil evaluasi dapat menjadi dasar untuk menentukan keberlanjutan program, apakah diteruskan, dihentikan, atau dilakukan perbaikan.
“Hasil review akan menentukan masa depan kebijakan, apakah dilanjutkan, dihentikan, atau dilanjutkan dengan perbaikan. Hasil pemeriksaan BPK juga dapat menjadi bahan masukan terkait masa depan kebijakan tersebut,” ujarnya.
Muncul Dugaan Intervensi Pengadaan
Sorotan terhadap program umroh juga berkembang di media sosial. Sejumlah warganet mempertanyakan biaya program yang dinilai cukup tinggi jika dibandingkan dengan paket umroh yang ditawarkan biro perjalanan pada umumnya.
Di tengah sorotan tersebut, muncul pula informasi mengenai dugaan intervensi dalam proses pengadaan penyedia jasa perjalanan umroh.
Salah satu sumber yang mengaku pernah mengikuti proses pengadaan di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung menyebut adanya permintaan “bagian” serta permintaan untuk menurunkan standar layanan agar program dapat berjalan.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Bagian Kesra Pemerintah Kota Bandar Lampung, Jhoni Asman, belum memberikan konfirmasi terkait besaran anggaran, dasar penetapan harga paket, mekanisme pemilihan penerima manfaat, catatan BPK, maupun informasi mengenai dugaan intervensi dalam proses pengadaan.
