Ragom.id – Pemerintah memastikan masyarakat tidak perlu panik jika status kepesertaan BPJS Kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran) mendadak nonaktif. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, warga tetap memiliki kesempatan untuk mengajukan reaktivasi jika merasa masih memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
Penonaktifan tersebut merupakan bagian dari proses pemutakhiran data rutin yang dilakukan setiap bulan guna memastikan bantuan tepat sasaran. Mensos menekankan, kebijakan ini bukan untuk mengurangi jumlah penerima, melainkan mengalihkan bantuan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.
“Yang dinonaktifkan akan digantikan oleh warga yang lebih berhak. Jadi bukan dikurangi, tapi diperbarui datanya,” ujar Saifullah Yusuf.
Data Kementerian Sosial mencatat, dari sekitar 11 juta peserta yang sempat dinonaktifkan, lebih dari 2,2 juta jiwa kini telah kembali aktif setelah melalui proses reaktivasi. Dari jumlah tersebut, sekitar 300 ribu peserta kembali masuk dalam skema PBI yang ditanggung pemerintah pusat.
Sementara itu, lebih dari 1,4 juta jiwa kini pembiayaannya dialihkan ke pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Adapun sisanya beralih menjadi peserta mandiri atau ditanggung oleh perusahaan tempat mereka bekerja.
Mensos menilai pergeseran tersebut menunjukkan adanya peningkatan kondisi ekonomi pada sebagian masyarakat yang sebelumnya menerima bantuan. Hal ini menjadi indikator bahwa proses verifikasi data berjalan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk aktif mengecek status kepesertaan BPJS Kesehatan mereka. Bagi yang merasa masih layak namun dinonaktifkan, dapat segera mengajukan verifikasi ulang melalui mekanisme yang telah disediakan.
Langkah ini diharapkan dapat menjaga ketepatan sasaran program jaminan kesehatan nasional, sekaligus memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan tetap mendapatkan perlindungan.
