Ragom.id – Pemerintah Kota Bandar Lampung terus memperkuat kualitas pelayanan kesehatan dasar dengan menyiapkan kendaraan operasional bagi kepala puskesmas. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat koordinasi dan penanganan berbagai persoalan kesehatan di tengah masyarakat, khususnya kasus Tuberkulosis (TBC), HIV, dan stunting.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung menjelaskan, kendaraan operasional tersebut diperuntukkan bagi kepala puskesmas agar aktivitas koordinasi lintas sektor dapat berjalan lebih efektif tanpa mengganggu pelayanan ambulans maupun mobil puskesmas keliling (Pusling).
“Selama ini kepala puskesmas menggunakan ambulans atau mobil Pusling untuk koordinasi. Dengan kendaraan operasional ini, layanan Pusling tidak terganggu dan kinerja puskesmas diharapkan meningkat,” ujarnya.
Ia menambahkan, peningkatan mobilitas kepala puskesmas diharapkan dapat mempercepat penanganan penyakit menular seperti TBC dan HIV, termasuk upaya penurunan angka stunting di Bandar Lampung.
Pengadaan kendaraan operasional tersebut menggunakan sistem sewa selama satu tahun dengan total anggaran mencapai Rp2,7 miliar. Seluruh biaya pemeliharaan ditanggung pihak ketiga, sementara pemerintah kota hanya menanggung biaya bahan bakar minyak (BBM).
“Semua pemeliharaan sudah ditanggung pihak penyewa. Pemerintah hanya menanggung BBM saja,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengatakan seluruh jajaran puskesmas, puskesmas pembantu (Pustu), hingga puskesmas kelurahan (Puskeskel) telah diminta aktif turun langsung ke lapangan untuk memastikan pelayanan kesehatan menjangkau masyarakat secara maksimal.
Menurut Eva Dwiana, Bandar Lampung juga mendapat tugas dari Kementerian Kesehatan untuk menjadi daerah percontohan nasional dalam penanganan TBC dan stunting.
“Bandar Lampung harus bisa menjadi contoh untuk kabupaten/kota se-Indonesia dalam penanganan tuberkulosis dan stunting,” ujarnya.
Pemerintah Kota Bandar Lampung menargetkan eliminasi TBC dapat tercapai pada tahun 2030 melalui penguatan layanan kesehatan dasar dan peningkatan koordinasi di seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama.
