Ragom.id – Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana, menghadiri Sidang Pleno sekaligus Penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang digelar di Kota Medan, Kamis (2/7/2026).
Sidang pleno menghasilkan sembilan rekomendasi strategis yang menjadi komitmen bersama pemerintah kota se-Indonesia dalam memperkuat pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi, menyampaikan bahwa sembilan rekomendasi tersebut meliputi penguatan kapasitas fiskal daerah, penataan kebijakan aparatur sipil negara (ASN), penguatan tata kelola program strategis nasional, percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah, transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital, penguatan ketahanan lingkungan dan pembangunan kota berkelanjutan, penguatan ekonomi lokal dan pembangunan yang inklusif, penguatan tata ruang serta kerja sama pembangunan kewilayahan, hingga penguatan advokasi hukum bagi pemerintah daerah.
Rekomendasi tersebut akan menjadi aspirasi bersama pemerintah kota kepada pemerintah pusat sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong percepatan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing di seluruh Indonesia.
Rangkaian Rakernas XVIII APEKSI secara resmi ditutup oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dalam sambutannya, AHY menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta mewujudkan pemerataan pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Keikutsertaan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Rakernas XVIII APEKSI menjadi wujud komitmen untuk terus memperkuat kolaborasi antardaerah, mendorong inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat.
Dengan berakhirnya Rakernas XVIII APEKSI, seluruh rekomendasi yang telah disepakati diharapkan dapat menjadi pijakan bagi pemerintah kota di seluruh Indonesia dalam mewujudkan pembangunan yang maju, tangguh, inklusif, dan berdaya saing melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
