Ragom.id – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bandar Lampung memberikan sejumlah catatan penting terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025.
Rekomendasi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Bandar Lampung, Senin (4/5/2026), sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan pembangunan dan kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.
Anggota Pansus DPRD Kota Bandar Lampung, Heti Friskatati, mengatakan LKPJ disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.
Menurut Heti, secara umum pembangunan Kota Bandar Lampung sepanjang 2025 menunjukkan sejumlah capaian positif, terutama pada sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
“Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,31 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 4,97 persen,” kata Heti dalam rapat paripurna.
Selain pertumbuhan ekonomi, angka pengangguran di Kota Bandar Lampung juga mengalami penurunan dari 7,91 persen pada 2024 menjadi 7,53 persen di tahun 2025.
Pansus menilai kondisi tersebut menjadi indikator pemulihan ekonomi daerah yang mulai membaik, seiring meningkatnya daya beli masyarakat dan tersedianya lapangan kerja.
Meski demikian, DPRD menyoroti belum optimalnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari target sebesar Rp1,5 triliun, realisasi PAD hanya mencapai Rp966,99 miliar atau sekitar 64,23 persen.
Pansus meminta Pemerintah Kota Bandar Lampung meningkatkan pengelolaan PAD, khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah. DPRD juga meminta penetapan target pendapatan dilakukan secara realistis dan berbasis data potensi yang akurat.
Selain persoalan PAD, DPRD turut menyoroti persoalan infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat. Pansus meminta pemerintah meningkatkan kualitas sistem drainase untuk mengurangi dampak banjir yang masih sering terjadi di sejumlah wilayah Kota Bandar Lampung.
DPRD juga mendorong peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan, termasuk upaya menekan angka putus sekolah dan memperluas akses pelayanan kesehatan di RSUD Dr. Adit Soekrodipo.
Dalam bidang ketenagakerjaan, DPRD meminta pemerintah daerah memperkuat program pengurangan pengangguran melalui pelatihan kerja bagi tenaga kerja pemula. Pansus mengapresiasi pembangunan gedung balai latihan kerja yang dinilai menjadi langkah positif dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Tak hanya itu, tata kelola keuangan daerah juga menjadi perhatian DPRD. Pansus meminta Pemerintah Kota Bandar Lampung terus menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran agar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat dipertahankan.
Di akhir penyampaiannya, Heti Friskatati mengapresiasi capaian dan penghargaan yang telah diraih Pemerintah Kota Bandar Lampung. Ia berharap rekomendasi yang disusun Pansus dapat menjadi bahan evaluasi untuk mendorong pembangunan kota yang lebih baik ke depan.
